TAX REGULATORY UPDATE · INDONESIA PMK 8/2026 : the authority of the Directorate General of Taxes to collect supplementary data and the addition of OJK as a reporting party Amends PMK 228/PMK.03/2017 · Enacted 11 February 2026 · In force 27 February 2026 · State Gazette (BNRI) 2026 No. 138 Principal provisions of PMK 8/2026 …
PEMUTAKHIRAN REGULASI PERPAJAKAN · INDONESIA PMK 8/2026 : kewenangan Direktorat Jenderal Pajak menghimpun data tambahan dan penambahan OJK sebagai pihak pelapor Mengubah PMK 228/PMK.03/2017 · Ditetapkan 11 Februari 2026 · Berlaku 27 Februari 2026 · Berita Negara (BNRI) 2026 No. 138 Pokok pengaturan dalam PMK 8/2026 PMK 8/2026 merubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang …
Direktorat Jenderal Pajak menata ulang pedoman pengawasan kepatuhan Wajib Pajak SE-8/PJ/2026 menggantikan empat surat edaran dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan kepatuhan di bawah PMK 111/2025. Ditetapkan 15 Juli 2026 · Ditandatangani Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak · Berlaku sejak tanggal ditetapkan · Melaksanakan PMK 111/2025 Ringkasan ▪ SE-8/PJ/2026 adalah pedoman internal DJP untuk pengawasan kepatuhan …
The Directorate General of Taxes rewrites its taxpayer-supervision playbook Circular SE-8/PJ/2026 replaces four separate circulars and becomes the operating manual for how the DGT will monitor compliance under PMK 111/2025. Issued 15 July 2026 · Signed by Bimo Wijayanto, Director General of Taxes · Effective on the date of stipulation · Implements PMK 111/2025 In …
In the realm of taxation, Transfer Pricing (TP) refers to the price at which related entities within a multinational enterprise (MNE) group transact with each other for goods, services, intellectual property, or financing. Its definition is rooted in the Arm’s Length Principle (ALP), which is the international standard, articulated by the Organization for Economic Co-operation …
The application of the Arm’s Length Principle (ALP) for transfer pricing in Indonesia is a multi-step process, grounded in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 172 of 2023, which revokes and replaces previous regulations like PMK 213/2016. This principle is fundamental for ensuring that transactions between entities with a “special relationship”—a term that has been …
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dalam upaya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu langkah signifikan terbaru adalah penerbitan PER-11/PJ/2025. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam kelanjutan transformasi digital sistem perpajakan berbasis Coretax, dengan tujuan utama menyelaraskan aplikasi e-Faktur ke dalam sistem Coretax DJP yang terintegrasi. PER-11/PJ/2025 membawa pembaruan krusial terkait batas waktu unggah, …
Dunia perpajakan Indonesia kembali beradaptasi dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang selanjutnya disebut “PER-11”. Aturan ini menandai digitalisasi administrasi perpajakan yang lebih komprehensif, khususnya terkait pemotongan dan pemungutan Pajak …
Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem perpajakan di era ekonomi digital, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 37 Tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan penunjukan pihak lain untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (atau PDN) yang melakukan transaksi melalui Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik (PMSE). Dengan …
Director General of Taxes has issued the Director General of Taxes Regulation No. PER-8/PJ/2025, which generally governs the Provisions for Certain Tax Administration Services in the Implementation of the Core Tax Administration System (Coretax System). Previously, various services such as the issuance of a Tax Clearance Certificate (Surat Keterangan Fiskal or SKF), applications for changes …
